Prosedur Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura

Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih

Tanaman Hortikultura

Persyaratan

A. PRODUSEN BENIH

Surat permohonan
Profil usaha (FORMULIR 3B)
Foto copy akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha berbadan Hukum/ tidak berbadan hukum)
Surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum).
Memiliki KTP (perseorangan)
Memiliki NPWP
Bersedia mematuhi peraturan perundangan di bidang pembenihan yang berlaku
Memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi usaha
Surat kesanggupan untuk memproduksi dan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (FORMULIR 3C)

B. INSTANSI PEMERINTAH

Profil Usaha (FORMULIR 3B)
Foto Copy surat penugasan dari pimpinan.
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
Foto Copy keterangan domisili produksi yang dilengkapi dengan peta/denah lokasi produksi.
Surat kesanggupan untuk memproduksi dan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku (FORMULIR 3C)

Jangka Waktu Penyelesaian

14 (Empat Belas) Hari Kerja

Biaya/Tarif

Biaya – biaya yang dikenakan mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2017

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012, tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Kpts/SR.130/6/2013, tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura.
SOP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri Tahun 2017.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Produsen Benih

Produsen Benih Hortikuktura mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas DKP2KH cq. Kepala UPT BBI Pertanian Prov. Kepri sebagaimana FORMULIR 3A
Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja UPT BBI Pertanian Prov. Kepri telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon sebagaimana FORMULIR 3D
Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang. Waktu peninjauan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
Kepala UPT BBI Pertanian Kepri menunjuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk menilai keadaan di lapang.
PBT melaksanakan penilaian dengan mencocokkan profil usaha (FORMULIR 3B) dengan keadaan di lapang dan menggunakan formulir sebagaimana FORMULIR 3E
Hasil penilaian di lapang disampaikan kepada Kepala UPT BBI Pertanian Kepri dengan menggunakan formulir sebagaimana FORMULIR 3F
Kepala UPT BBI Pertanian Kepri menerbitkan Sertifikat Kompetensi Produsen terhadap permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana FORMULIR 3G. Sertifikat Kompetensi dimaksud berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sesuai dengan kompetensinya dan akan ditinjau ulang paling kurang 2 tahun sekali.
Apabila tidak memenuhi syarat, Kepala UPT BBI Pertanian Prov. Kepri menyampaikan penolakan permohonan secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas.
Sertifikat dan/atau penolakan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penilaian.

B. Instansi Pemerintah

C. Peninjauan Ulang Sertifikasi Produsen

Untuk memastikan bahwa produsen benih atau instansi pemerintah yang memproduksi benih hortikultura masih kompeten maka paling lama 24 (dua belas) bulan sejak peninjauan lapang berakhir harus dilakukan peninjauan ulang atau survailen.
Produsen atau instansi pemerintah menyampaikan permohonan peninjauan ulang secara tertulis kepada BBI pertanian Prov. Kepri paling lama 23 (dua puluh tiga) bulan sejak sertifikat diterbitkan dengan menggunakan FORMULIR 3H. Permohonan dimaksud dilampiri dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana FORMULIR 3I dan FORMULIR 3J
Terhadap hasil peninjauan ulang yang memenuhi syarat, BBI Pertanian Provinsi harus segera mengeluarkan surat pernyataan bahwa sertifikat kompetensi masih berlaku sebagaimana FORMULIR 3K
Terhadap hasil peninjauan ulang yang tidak memenuhi syarat, instansi harus melakukan teguran secara tertulis.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari teguran tertulis tidak diindahkan maka sertifikat kompetensi dicabut oleh kepala UPT BBI Provinsi. Surat pencabutan tersebut ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar /izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar produsen /izin usaha produksi benih.
Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka produsen benih harus melaporkan ke UPT BBI Pertanian Prov. Kepri dengan membawa bukti perubahannya. UPT BBI Pertanian Prov. Kepri melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan sertifikat kompetensi kembali.
Apabila kurang dari jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan ditemukan adanya perubahan data perusahaan tanpa sepengetahuan UPT BBI Pertanian Prov. Kepri, maka kepala UPT menyampaikan peringatan secara tertulis terhadap produsen yang bersangkutan.
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan tertulis yang ke dua. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan ke dua tidak diindahkan maka akan dikeluarkan surat pencabutan sertifikat kompetensi yang ditembuskan kepada Bupati/walikota yang menerbitkan tanda daftar/izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar /izin usaha produksi benih
Kriteria produsen berdasarkan pengalaman memproduksi benih dapat naik sesuai dengan persyaratan yang dicapai pada saat penilaian ulang.